DPR Tolak Pendirian Pangkalan Militer Asing di Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan penolakannya terhadap rencana pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap laporan media internasional yang menyebut adanya permintaan resmi dari Federasi Rusia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat militer Rusia. ​

Alasan Penolakan

TB Hasanuddin menyatakan bahwa pendirian pangkalan militer asing di Indonesia melanggar konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Ia menekankan bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa kehadiran pangkalan militer asing dapat menyeret Indonesia ke dalam percaturan geopolitik yang kontraproduktif dengan upaya menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, kepentingan nasional Indonesia harus diutamakan daripada terlibat dalam situasi yang berpotensi meningkatkan intensitas konflik antar kekuatan besar.

Dampak terhadap Stabilitas Kawasan

TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara dapat memicu ketegangan antarnegara anggota ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. Ia menekankan bahwa ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer.

Klarifikasi Pemerintah

Menanggapi isu tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Kepala Biro Humas dan Informasi Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait permintaan dari Rusia tersebut. Kemenhan juga menegaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai kesepakatan terkait penggunaan Lanud Manuhua oleh militer asing. ​

Dengan penolakan dari DPR dan klarifikasi dari Kemenhan, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap prinsip kedaulatan nasional dan politik luar negeri bebas aktif, serta menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dari potensi konflik akibat kehadiran pangkalan militer asing.​