Partai Golkar menginisiasi pembentukan koalisi permanen untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, Partai NasDem menanggapi usulan tersebut dengan menyatakan bahwa ide koalisi permanen bukanlah hal baru dan perlu dikaji lebih lanjut.
Golkar Dorong Koalisi Permanen
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembentukan koalisi permanen sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat kerja sama antarpartai pendukung. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menjelaskan bahwa koalisi permanen dimaksudkan untuk berlangsung setidaknya selama satu periode pemerintahan, dengan kemungkinan diperpanjang hingga dua periode, sesuai dengan kebiasaan politik di Indonesia.
NasDem: Perlu Kajian Mendalam
Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan bahwa ide koalisi permanen bukanlah hal baru dan telah muncul dalam berbagai periode pemerintahan sebelumnya. Namun, NasDem menekankan perlunya kajian mendalam mengenai jangka waktu dan mekanisme koalisi permanen tersebut sebelum mengambil keputusan.
Tanggapan Partai Lain
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan kesiapannya untuk mendukung koalisi permanen, bahkan menyebutnya sebagai bentuk kesetiaan sepanjang masa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik usulan tersebut, namun menekankan pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai detail dan implementasinya.
Also Read
Tantangan dan Prospek
Pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes, menilai bahwa pembentukan koalisi permanen dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa menjelang Pemilu 2029, kepentingan elektoral masing-masing partai dapat berbeda, sehingga mempertahankan koalisi hingga akhir masa jabatan Presiden Prabowo mungkin tidak mudah.
Dengan berbagai pandangan dari partai-partai politik, pembentukan koalisi permanen akan memerlukan diskusi dan kesepakatan yang matang untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam mendukung pemerintahan.
