Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa praktik premanisme oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) telah menyebabkan kerugian besar bagi negara, dengan nilai investasi yang batal mencapai ratusan triliun rupiah.
“Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun),” kata Sanny Iskandar usai dialog optimalisasi kawasan industri di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Sanny menjelaskan bahwa ormas sering kali masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi dan meminta dilibatkan dalam berbagai aktivitas pabrik, seperti pengadaan transportasi, katering, atau perluasan pabrik. “Mereka ingin itu supaya yang terkait dengan pabrik, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” jelasnya.
Also Read
Modus operandi mereka termasuk melakukan unjuk rasa dan menutup akses kawasan, sehingga operasional pabrik terganggu karena bahan baku tidak bisa masuk dan produk jadi tidak bisa keluar. “Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” tambah Sanny.
Beberapa wilayah yang sering mengalami gangguan ini antara lain Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Akibat dari gangguan tersebut, beberapa investor telah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengadukan permasalahan ini. Sanny menegaskan bahwa pemerintah perlu menjamin keamanan kawasan industri, mengingat beberapa di antaranya merupakan objek vital nasional.
Sanny juga menyoroti kasus di mana ormas berani menyegel pabrik di kawasan industri. “Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” kata Sanny.
HKI berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk mengatasi premanisme ormas yang mengganggu iklim investasi dan operasional industri di Indonesia.
