Ironi Instruksi Prabowo tentang Komunikasi Publik

​Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi publik, dengan alasan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Beliau menyoroti bahwa meskipun terdapat berbagai inisiatif dan terobosan, narasi yang disampaikan kepada rakyat masih kurang sempurna dan intensif. ​

Namun, instruksi ini menuai kritik dari berbagai pihak. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menyoroti peran Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, yang dinilai beberapa kali melakukan kesalahan komunikasi. Guntur menyebut bahwa Hasan pernah menuduh demonstran Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dengan provokasi dan narasi bohong melalui akun media sosialnya, yang kemudian dihapus. Selain itu, Hasan juga merespons insiden teror pengiriman kepala babi ke kantor media dengan pernyataan yang dianggap tidak pantas. ​

Lebih lanjut, Guntur menyoroti latar belakang Hasan Nasbi sebagai seorang yang berlatar belakang survei, bukan komunikasi, yang mungkin menjadi alasan di balik berbagai kesalahan tersebut. Ia juga menyinggung bahwa meskipun PCO memiliki banyak anggota dan menyerap anggaran yang signifikan, komunikasi yang dihasilkan justru menimbulkan kontroversi. ​

Kritik juga diarahkan langsung kepada Presiden Prabowo. Beberapa pihak menilai bahwa sebelum memberikan instruksi perbaikan komunikasi kepada jajarannya, Prabowo seharusnya memberikan teladan dalam berkomunikasi. Beberapa pernyataan beliau sebelumnya, seperti penggunaan istilah-istilah yang dianggap kurang pantas, telah menuai kritik dari masyarakat. ​