Mafia peradilan di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang merusak integritas lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Praktik suap, kolusi, dan intervensi pihak eksternal dalam proses peradilan menunjukkan betapa dalamnya korupsi telah merasuki struktur peradilan di berbagai tingkatan.
Fakta dan Kasus Terkini
Sejumlah kasus telah mengungkap keterlibatan oknum pejabat tinggi dalam praktik mafia peradilan. Misalnya, penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan mantan Sekjen MA Hasbi Hasan karena menerima suap dan gratifikasi serta menjadi perantara pengaturan perkara di lingkungan MA.
Selain itu, dugaan suap yang melibatkan 29 hakim dengan nilai mencapai Rp107,9 miliar selama periode 2011–2024 memperkuat kekhawatiran publik terhadap eksistensi mafia peradilan yang kian menggurita.
Strategi Penanggulangan
Upaya memberantas mafia peradilan memerlukan pendekatan multidimensi, antara lain:
Also Read
:quality(80)/https://kompaspedia.kompas.id/wp-content/uploads/2021/04/PERINGATAN-HARI-KARTINI-DI-PALEMBANG-1-08-scaled-e1618379065690.jpeg?w=150&resize=150,150&ssl=1 "Merawat Kartini di Kebun Nirkertas")
- Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal: Mahkamah Agung perlu memperkuat pengawasan internal serta bekerja sama dengan Komisi Yudisial untuk memastikan integritas hakim dan aparat peradilan.
- Reformasi Sistem Rekrutmen dan Promosi: Proses rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah praktik nepotisme dan kolusi.
- Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam memantau dan mengungkap praktik mafia peradilan melalui sistem pelaporan yang efektif dan perlindungan bagi pelapor.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem informasi perkara yang transparan dan akses publik terhadap putusan pengadilan, dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang penyimpangan.
- Penegakan Hukum yang Tegas: Penegakan hukum terhadap pelaku mafia peradilan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik.
Kesimpulan
Memberantas mafia peradilan adalah tugas berat yang memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk lembaga peradilan, pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil. Dengan strategi yang komprehensif dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan integritas sistem peradilan dapat dipulihkan dan keadilan dapat ditegakkan.
