Pemerintah Indonesia awalnya berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, menjelang implementasinya, pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut hanya akan dikenakan pada barang dan jasa mewah.
Alasan Perubahan Sikap Pemerintah:
- Perlindungan Daya Beli Masyarakat: Pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak membebani masyarakat umum, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang dan jasa mewah, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
- Mencegah Kontraksi Ekonomi: Kenaikan tarif PPN secara menyeluruh dikhawatirkan dapat menekan konsumsi masyarakat, yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan membatasi kenaikan pada segmen barang mewah, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah potensi kontraksi.
- Keadilan Pajak: Pemerintah menekankan prinsip keadilan dalam kebijakan perpajakan. Dengan mengenakan tarif PPN lebih tinggi pada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh kalangan mampu, sementara mempertahankan tarif yang lebih rendah atau pembebasan untuk barang kebutuhan pokok, diharapkan tercipta distribusi beban pajak yang lebih adil.
Implementasi Kebijakan:
Also Read
:quality(80)/https://kompaspedia.kompas.id/wp-content/uploads/2021/04/PERINGATAN-HARI-KARTINI-DI-PALEMBANG-1-08-scaled-e1618379065690.jpeg?w=150&resize=150,150&ssl=1 "Merawat Kartini di Kebun Nirkertas")
Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN sebesar 12% akan diterapkan khusus untuk barang dan jasa yang tergolong mewah, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan properti dengan nilai sangat tinggi. Sementara itu, barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat tetap dikenakan tarif PPN yang berlaku sebelumnya atau dibebaskan dari PPN.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi mendalam dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
