Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengusulkan rencana kontroversial untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana ke negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir. Trump menyatakan bahwa setelah relokasi tersebut, AS akan membangun kembali Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.
Usulan ini telah memicu kecaman keras dari berbagai negara Arab dan organisasi internasional. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan hak-hak rakyat Palestina dirampas dan menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak tegas segala bentuk pelanggaran terhadap hak sah rakyat Palestina, termasuk upaya pengusiran mereka dari tanah airnya. Raja Yordania, Abdullah, memperingatkan bahwa setiap solusi tidak boleh mengorbankan keamanan dan stabilitas Yordania maupun kawasan sekitarnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menekankan urgensi mempercepat proyek pemulihan di Gaza tanpa merelokasi penduduknya.
Also Read
Selain itu, Kementerian Luar Negeri Oman dan Uni Emirat Arab juga menegaskan penolakan mutlak terhadap segala upaya untuk merelokasi warga Palestina dari tanah mereka, dengan menekankan pentingnya menghormati hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di tanah mereka sendiri.
Organisasi internasional seperti Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengecam usulan tersebut, menyatakan bahwa rencana semacam itu akan menyebabkan ketidakstabilan dan tidak berkontribusi pada pencapaian solusi dua negara yang dianggap sebagai satu-satunya jalur yang layak untuk mencapai perdamaian dan keamanan antara Palestina dan Israel.
Di tingkat domestik, kelompok Hamas yang menguasai Gaza menyatakan bahwa usulan Trump dapat memicu kerusuhan di Timur Tengah dan menegaskan bahwa rakyat Palestina akan tetap tinggal di tanah air mereka.
Warga Gaza sendiri menolak keras rencana relokasi tersebut. Meskipun sebagian besar wilayah utara Gaza hancur akibat konflik, ratusan ribu warga telah kembali sejak akhir Januari, menunjukkan tekad mereka untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka.
Secara keseluruhan, usulan Presiden Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya telah ditolak secara luas oleh negara-negara Arab, organisasi internasional, dan warga Palestina sendiri, yang menegaskan hak mereka untuk tetap tinggal di tanah air mereka dan menolak segala bentuk pemindahan paksa.
