Seorang anggota Fraksi Partai Golkar di DPR meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan nama Bahlil Lahadalia dengan kasus dugaan korupsi di Pertamina. Ia menekankan bahwa Bahlil, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), justru sedang melakukan upaya pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor.
Pernyataan ini muncul di tengah penyelidikan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Dalam kasus ini, terdapat dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, yang dapat merugikan konsumen.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia juga pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terkait dugaan korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada periode 2021-2023. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai laporan tersebut.
