Pada Rabu, 23 April 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi meluncurkan program Kecamatan Berdaya di Kota Solo. Program ini menjadikan Solo sebagai percontohan untuk diterapkan di seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tujuan utamanya adalah menjadikan kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan generasi muda kreatif.
Program Kecamatan Berdaya merupakan bagian dari inisiatif “Ngopeni Ngelakoni Jawa Tengah” yang bertujuan membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Gubernur Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kecamatan, desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan semua kelompok masyarakat.
Sebagai kota percontohan, Solo dipilih karena dianggap memiliki infrastruktur dan ekosistem sosial yang mendukung. Gubernur Luthfi menyebut Solo sebagai “miniatur keberagaman” dengan fasilitas seperti TechnoPark yang dapat mendukung program ini. Lima kecamatan di Solo—Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan, dan Banjarsari—akan menjadi pilot project awal.
Program ini direncanakan untuk diimplementasikan secara bertahap di seluruh Jawa Tengah, dengan target awal minimal empat kecamatan per kabupaten/kota dalam dua minggu ke depan. Total terdapat 576 kecamatan di provinsi ini yang akan menjadi sasaran program.
Also Read
Program Kecamatan Berdaya mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang berkomitmen memberikan pendampingan melalui pelatihan kader, penyusunan modul pelatihan, dan pengiriman mahasiswa untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Selain itu, program ini juga didukung oleh organisasi masyarakat dan sektor swasta yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
Dengan diluncurkannya program Kecamatan Berdaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat dari tingkat kecamatan. Diharapkan, program ini dapat menjadi model nasional dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
