Menko Polkam Budi Gunawan Akan Tambah Dua Desk Baru Terkait Kebakaran Hutan dan TPPO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengumumkan rencana penambahan dua desk baru yang akan fokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak dalam menghadapi kedua isu tersebut.

Desk Kebakaran Hutan dan Lahan

Pembentukan desk khusus untuk karhutla bertujuan mengantisipasi potensi kebakaran hutan yang diperkirakan meningkat setelah musim hujan berakhir pada Maret mendatang. Dengan adanya desk ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pencegahan serta penanganan karhutla secara lebih efektif.

Desk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Selain itu, desk TPPO akan difokuskan pada perlindungan pekerja migran Indonesia dan penanganan kasus perdagangan orang. Dengan adanya desk ini, diharapkan penanganan TPPO dapat lebih terstruktur dan terkoordinasi, sehingga perlindungan terhadap warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran, dapat ditingkatkan.

Sebelumnya, Kemenko Polkam telah memiliki tujuh desk yang berfungsi untuk menangani berbagai isu strategis, antara lain:

1. Desk Pilkada dengan leading sector Menteri Dalam Negeri.
2. Desk Pencegahan Penyelundupan dengan leading sector Kemenko Polkam.
3. Desk Pemberantasan Narkoba dengan leading sector Kapolri.
4. Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri.
5. Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dengan leading sector Jaksa Agung.
6. Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung.
7. Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sector Kementerian Komunikasi dan Digital serta BSSN.

Penambahan dua desk baru ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu-isu krusial yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan. Dengan koordinasi yang lebih baik antar-kementerian dan lembaga, diharapkan penanganan karhutla dan TPPO dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.