Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan peta jalan pengelolaan sampah untuk periode 2025-2026, dengan Jakarta Utara ditetapkan sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan bahwa berbagai program telah disiapkan untuk mendukung integrasi pengelolaan sampah hingga ke tingkat Rukun Warga (RW). Salah satu inisiatif utama adalah program “Kurangi-Pilah-Olah” (KuPiLah), yang mendorong setiap RW memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri guna mengurangi volume sampah rumah tangga sebelum mencapai Tempat Penampungan Sementara (TPS). Selain itu, optimalisasi bank sampah juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat konsep ekonomi sirkular.
Sebagai solusi pengolahan sampah di hilir, fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta yang berlokasi di Rorotan, Jakarta Utara, telah siap beroperasi dan akan segera diresmikan oleh Gubernur Terpilih. Fasilitas ini dirancang untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang.
Also Read
Program percontohan juga akan diterapkan di sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) melalui skema business-to-business. Pendekatan ini menekankan kewajiban pemilahan sampah dan penerapan retribusi bagi pelaku usaha, dengan tujuan agar pengelolaan limbah lebih terkontrol dan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
Selain itu, DLH DKI Jakarta mengembangkan Program Pengelolaan Sampah Organik Terintegrasi yang dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menghubungkan pengolahan sampah organik dengan pemanfaatan hasilnya, seperti budidaya maggot yang dapat dijadikan pakan ternak dan ikan, sehingga menciptakan sistem ekonomi sirkular berbasis lingkungan dan ketahanan pangan.
Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Noer Adi Wardojo, menegaskan pentingnya setiap wilayah memiliki peta jalan pengelolaan sampah yang jelas dan dapat diterapkan secara optimal. Penunjukan Jakarta Utara sebagai percontohan diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menangani permasalahan sampah secara sistematis dan inovatif.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat, serta menjadikan Jakarta Utara sebagai contoh nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
