Nikaragua telah mengumumkan pengunduran dirinya dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada Kamis, 27 Februari 2025. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap pemerintah Presiden Daniel Ortega terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.
Keputusan ini muncul setelah berbagai kritik dari komunitas internasional mengenai penanganan pemerintah Nikaragua terhadap protes domestik dan laporan pelanggaran HAM lainnya. Sebelumnya, pada Maret 2022, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, telah mendesak pemerintah Nikaragua untuk mengadakan pemilihan yang kredibel dan transparan, serta menyatakan keprihatinannya atas kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang berulang di negara tersebut.
Dewan HAM PBB, yang dibentuk pada 15 Maret 2006, merupakan badan antar pemerintah di dalam sistem PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan ini terdiri dari 47 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB.
Pengunduran diri Nikaragua dari Dewan HAM PBB menambah daftar negara yang telah menarik diri dari badan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump juga pernah menarik diri dari Dewan HAM PBB, dengan alasan bias terhadap Israel dan ketidakefektifan dalam menangani pelanggaran HAM.
Also Read
Langkah Nikaragua ini diperkirakan akan mempengaruhi hubungan diplomatiknya dengan komunitas internasional dan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen negara tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia.
