Isu “matahari kembar” kembali mencuat dalam dinamika politik Indonesia, menjadi perhatian serius bagi Presiden Prabowo Subianto. Istilah ini merujuk pada potensi adanya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan, yang dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas kepemimpinan nasional.
Asal Mula Istilah “Matahari Kembar”
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memperkenalkan istilah ini sebagai peringatan terhadap bahaya dualisme kepemimpinan. Dalam sebuah acara di Akademi Militer Magelang pada Februari 2025, SBY menegaskan bahwa dalam sebuah negara, hanya boleh ada satu pemimpin tertinggi untuk menghindari kekacauan dan konflik internal .
Kunjungan Menteri ke Jokowi dan Implikasi Politik
Kekhawatiran mengenai “matahari kembar” meningkat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo selama libur Idul Fitri 1446 H, saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri ke Timur Tengah. Beberapa menteri bahkan menyebut Jokowi sebagai “bos”, memicu spekulasi tentang loyalitas ganda dalam kabinet .
Respons dan Tanggapan
Partai Golkar, melalui Wakil Ketua Umum Idrus Marham, menepis isu ini dengan menegaskan bahwa Presiden saat ini adalah Prabowo Subianto, dan kunjungan menteri ke Jokowi dianggap sebagai silaturahmi biasa . Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Prabowo tidak terganggu oleh isu tersebut dan menghargai hubungan baik antara menterinya dengan Jokowi .
Also Read
Analisis dan Rekomendasi
Pengamat politik Agung Baskoro menilai bahwa isu “matahari kembar” merupakan alarm politik yang menandakan perlunya perbaikan dalam komunikasi publik pemerintah. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo menetapkan protokol komunikasi yang jelas untuk mencegah kebingungan dan memastikan loyalitas penuh dari para menteri .
