Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menginstruksikan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai lembaga federal sebagai bagian dari upaya merampingkan pemerintahan. Langkah ini sejalan dengan inisiatif yang dipimpin oleh Elon Musk melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk memangkas anggaran federal secara signifikan.
PHK Massal di Lembaga Federal
Pemerintahan Trump telah memerintahkan semua lembaga federal untuk menyusun rencana pengurangan staf secara signifikan. Hingga saat ini, sekitar 100.000 dari 2,3 juta pegawai sipil federal telah diberhentikan atau menerima tawaran pensiun dini. Gelombang PHK ini terutama menargetkan pegawai dengan masa kerja percobaan yang memiliki perlindungan kerja lebih sedikit. Namun, putaran berikutnya diperkirakan akan menyasar pegawai dengan masa kerja lebih lama. Sebagai contoh, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) berencana mengurangi hingga 65% dari total 15.000 karyawannya. Selain itu, Departemen Dalam Negeri telah menginstruksikan biro-biro seperti Layanan Ikan dan Margasatwa AS serta Biro Urusan India untuk mempersiapkan pengurangan tenaga kerja hingga 40%.
Pemangkasan Anggaran oleh Elon Musk
Also Read
Elon Musk, yang ditunjuk oleh Trump untuk memimpin DOGE, telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi anggaran pemerintah sebesar $1 triliun tahun ini. Meskipun demikian, upaya ini menghadapi tantangan, mengingat pengeluaran pemerintah meningkat 13% pada bulan pertama masa jabatan Trump dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan pembayaran bunga utang dan biaya kesehatan serta pensiun yang terus bertambah. Musk juga memperingatkan bahwa tanpa pemangkasan anggaran yang drastis, Amerika Serikat berisiko menghadapi kebangkrutan.
Kontroversi dan Tantangan
Inisiatif pemangkasan anggaran dan PHK massal ini telah memicu berbagai kontroversi. Beberapa kritikus menilai bahwa langkah ini dapat mengganggu operasional program-program pemerintah yang vital dan berdampak negatif pada pelayanan publik. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai kurangnya transparansi dan potensi konflik kepentingan, mengingat peran Musk sebagai pemimpin perusahaan swasta besar yang memiliki kontrak dengan pemerintah.
