Benahi Persoalan Agraria, Ini Rekomendasi Asia Land Forum

Asia Land Forum (ALF) 2025 yang diselenggarakan di Jakarta pada 17-21 Februari 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi permasalahan agraria di Asia. Forum ini menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pertanahan guna mencapai keadilan dalam penguasaan tanah, yang selama ini menjadi sumber konflik agraria dan berdampak negatif bagi petani, penggembala, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat.

Rekomendasi Utama ALF 2025:

1. Implementasi Reforma Agraria yang Efektif: Negara-negara di Asia didesak untuk melaksanakan reforma agraria secara menyeluruh, tanpa menyerahkannya kepada mekanisme pasar semata. Pemerintah diharapkan mengambil peran aktif dalam memperkuat hak atas tanah bagi masyarakat, termasuk penegakan hukum terhadap sektor swasta yang melanggar hak asasi manusia.
2. Perlindungan Kelompok Rentan: Industrialiasi dan pembangunan seringkali menyingkirkan masyarakat dari tanah mereka. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk melindungi kelompok rentan dan menghentikan konflik agraria yang merugikan komunitas lokal.
3. Penguatan Hak Perempuan atas Tanah: Meskipun beberapa negara telah mengamandemen undang-undang untuk menjamin hak tanah bagi perempuan, implementasinya masih lemah. Ditekankan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan perempuan mendapatkan hak atas tanah, yang akan memperkuat perlindungan lingkungan dan meningkatkan ekonomi keluarga.
4. Keterlibatan Komunitas Lokal dalam Transisi Energi: Dalam kebijakan transisi energi, komunitas lokal harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka berhak mendapatkan informasi yang jelas dan keuntungan dari proyek yang berlangsung di wilayah mereka.
5. Penguatan Sistem Pendukung Pertanian: Redistribusi tanah reforma agraria harus diikuti dengan penyediaan pendidikan, modal, infrastruktur, dan teknologi pertanian yang memadai. Hal ini penting untuk mencegah krisis regenerasi petani dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian.
6. Peran Organisasi Antar Pemerintah: Organisasi antar pemerintah didorong untuk berperan aktif dalam memastikan tata kelola pertanahan yang berpusat pada kepentingan rakyat, serta mendukung agenda reforma agraria dan hak-hak masyarakat sipil.

Hasil dari ALF 2025 ini akan diperjuangkan di tingkat nasional, regional, dan internasional, termasuk dalam Global Land Forum di Kolombia pada Juni mendatang. Tujuannya adalah memastikan bahwa rekomendasi tersebut diimplementasikan secara efektif untuk mencapai keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat di Asia.