Setelah melalui serangkaian perdebatan hukum dan politik, aplikasi media sosial populer TikTok akan resmi diblokir di Amerika Serikat mulai 19 Januari 2025. Keputusan ini mengikuti undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada April 2024, yang mengharuskan ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, untuk menjual operasional TikTok di AS kepada pemilik lokal atau menghadapi larangan total.
Latar Belakang Pemblokiran
Pemerintah AS telah lama menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok. Kekhawatiran ini berpusat pada kemungkinan akses pemerintah Tiongkok terhadap data pengguna TikTok di AS, yang dapat digunakan untuk pengawasan atau manipulasi politik. Meskipun ByteDance telah membantah tuduhan ini, tekanan politik dan hukum terus meningkat, yang berpuncak pada keputusan Mahkamah Agung AS yang mendukung larangan tersebut.
Also Read
Dampak bagi Pengguna dan Karyawan
Dengan diberlakukannya larangan ini, pengguna di AS tidak akan dapat mengunduh atau memperbarui aplikasi TikTok mulai 19 Januari 2025. Meskipun demikian, pengguna yang telah menginstal aplikasi masih dapat mengaksesnya, namun tanpa pembaruan keamanan atau fitur baru. Selain itu, sekitar 7.000 karyawan TikTok di AS menghadapi ketidakpastian terkait status pekerjaan mereka, dengan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Reaksi ByteDance dan Upaya Penyelamatan
ByteDance telah mengajukan berbagai upaya hukum untuk menentang keputusan ini, dengan alasan bahwa larangan tersebut melanggar hak kebebasan berbicara dan didasarkan pada kekhawatiran yang tidak berdasar. Namun, hingga saat ini, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Sementara itu, muncul spekulasi mengenai potensi pembeli, termasuk pengusaha seperti Elon Musk dan Frank McCourt, yang mungkin mengambil alih operasional TikTok di AS untuk menghindari larangan tersebut.
Masa Depan TikTok di AS
Masa depan TikTok di Amerika Serikat kini berada di tangan pemerintahan yang akan datang. Presiden terpilih Donald Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari 2025, telah menyatakan minat untuk menegosiasikan kesepakatan yang memungkinkan TikTok tetap beroperasi di AS. Namun, hingga ada keputusan resmi, larangan tersebut akan tetap berlaku mulai 19 Januari 2025.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4974782/original/036708500_1729503253-20241021-Praowo_Terima_Kunjungan-AFP_1.jpg?w=150&resize=150,150&ssl=1 "Pemerintah Klaim Selamatkan Rp6,7 Triliun Uang Korupsi dalam 3 Bulan Pemerintahan Prabowo")
