Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti aktivitas pengerukan Bukit Lenser di dekat Sirkuit Mandalika, yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi gundul. Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengidentifikasi lahan yang dikeruk, memastikan aktivitas tersebut sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan mencegah potensi bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, menegaskan perlunya evaluasi terhadap pembukaan lahan di dekat Sirkuit Mandalika untuk mencegah kejahatan lingkungan. Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menduga pengerukan lahan di Bukit Lenser tidak memiliki izin dan telah meminta penghentian sementara aktivitas tersebut.
