Memasuki 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum menjadi salah satu aspek yang mendapat sorotan publik. Berbagai survei dan evaluasi menunjukkan pandangan yang beragam terkait kinerja pemerintah dalam bidang ini.
Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada awal Januari 2025 menunjukkan bahwa penegakan hukum mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Namun, publik masih menantikan perbaikan dalam aspek kesetaraan hukum, pemberantasan suap, dan praktik jual beli hukum.
Di sisi lain, Lembaga Survei Nasional (LSN) mencatat bahwa dari 15 program yang menjadi objek penelitian, capaian kinerja di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berada di posisi yang kurang memuaskan.
Also Read
Selain itu, evaluasi dari Imparsial menyoroti perlunya pembenahan dalam pelayanan Polri. Mereka menekankan pentingnya reformasi dalam tubuh kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat apresiasi terhadap upaya penegakan hukum dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Publik berharap adanya langkah konkret dalam reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesetaraan di hadapan hukum.
