Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, telah menjadi sorotan dalam politik anggaran Indonesia. Ia dikenal proaktif dalam mengarahkan komisi-komisi di DPR untuk menunda pembahasan pemangkasan anggaran dengan kementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan untuk memastikan efisiensi anggaran pemerintah tidak berdampak negatif pada operasional dan pelayanan publik.
Namun, pendekatan Dasco menuai kritik. Beberapa pihak menilai bahwa DPR terlalu jauh terlibat dalam detail anggaran, hingga menghitung belanja operasional kementerian/lembaga, yang dianggap melenceng dari fungsi utamanya sebagai lembaga legislatif. Kritik ini menyebut DPR sebagai “tukang stempel” pemerintah, mengindikasikan kurangnya sikap kritis terhadap eksekutif.
Selain itu, muncul istilah “Kementerian DPR” yang menggambarkan peran legislatif yang dianggap terlalu tunduk pada lembaga eksekutif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan fungsi pengawasan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Also Read
Di sisi lain, beberapa pengamat politik memandang Dasco mencerminkan gaya baru kepemimpinan DPR yang proaktif dan responsif terhadap dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Ia dianggap mampu menjadi penengah dalam situasi krisis dan berperan sebagai “pemadam kebakaran” dalam berbagai isu politik.
Secara keseluruhan, manuver Dasco dalam politik anggaran mencerminkan kompleksitas hubungan antara legislatif dan eksekutif di Indonesia, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kerjasama dan fungsi pengawasan.
