Napas Panjang Melawan Proyek Bermasalah

​Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya menuai kontroversi dan penolakan dari masyarakat. Proyek-proyek ini dianggap bermasalah karena diduga mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Penolakan Masyarakat terhadap PSN

Pada Maret 2025, lebih dari 250 perwakilan masyarakat adat dan lokal dari berbagai daerah terdampak PSN berkumpul dalam “Konsolidasi Solidaritas Merauke” di Papua Selatan. Mereka mendeklarasikan penolakan terhadap proyek-proyek yang dianggap merampas tanah dan ruang hidup mereka. Deklarasi tersebut menuntut penghentian total PSN yang mengorbankan rakyat dan meminta pemulihan hak serta lingkungan yang telah dirusak oleh proyek-proyek tersebut. ​

Kasus Penolakan Proyek Geotermal di Gunung Ciremai

Salah satu contoh perlawanan masyarakat terjadi di lereng Gunung Ciremai, Jawa Barat. Warga setempat menolak proyek geotermal yang dianggap “haram” dan berpotensi merusak lingkungan serta mengganggu kehidupan sosial mereka. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat tetap konsisten dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan tanah dan budaya lokal.

Tantangan dalam Melawan Proyek Bermasalah

Perlawanan terhadap PSN yang dianggap bermasalah membutuhkan “napas panjang” atau ketahanan yang kuat dari masyarakat. Proses ini sering kali melibatkan perjuangan hukum yang panjang, tekanan dari berbagai pihak, dan risiko kriminalisasi. Solidaritas antar komunitas dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam mempertahankan hak-hak mereka. ​

Dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) aktif mendukung masyarakat dalam melawan proyek-proyek yang dianggap merugikan. Mereka menyoroti kasus-kasus seperti di Desa Iwul, Kabupaten Bogor, di mana proyek pembangunan menyebabkan konflik berkepanjangan antara warga dan pengembang.

Kesimpulan

Melawan proyek-proyek strategis yang dianggap bermasalah memerlukan ketahanan, solidaritas, dan dukungan luas. Masyarakat terdampak terus berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan mereka, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan tekanan.​